Elizabeth
Hutami Widowati
F0312044
Akuntansi
- B
ANALISA
PENANGANAN PROBLEMATIKA KEMISKINAN
DALAM
4 PERIODE KEPEMIMPINAN DI INDONESIA
BAB
I PENDAHULUAN
Setiap manusia
mempunyai hak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seiring berkembangnya
konsep bernegara, manusia yang diberi kesempatan menduduki jabatan sebagai
pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keinginan rakyatnya dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak semua rakyat mengalami nasib yang
beruntung. Ada rakyat yang terjebak dalam masalah kemiskinan.
Masalah kemiskinan bagi
berbagai negara di dunia merupakan sebuah masalah multidimensi. Masalah
kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, melainkan juga meliputi
masalah kerawanan dan kerentanan rakyat, baik itu laki-laki maupun perempuan,
untuk menjadi miskin. Tidak cukup mengenai itu saja, masalah kemiskinan juga
menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat miskin untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Salah satu tujuan utama
Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada
alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan umum. Sudah sejak 67 tahun yang
lalu pemerintah Indonesia menyadari akan kewajiban untuk membawa rakyatnya
menuju pada kehidupan yang sejahtera melalui berbagai macam kebijakan dalam
pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa periode pergantian presiden
menggadang-gadang untuk memfokuskan diri pada suatu masalah pengentasan
kemiskinan. Namun tak pelak, kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu membuat
rakyat Indonesia keluar dari area kemiskinan. Problematika kemiskinan masih
terus menjadi permasalahan besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah
negara.
Tulisan ini disusun
dengan tujuan menyajikan analisis penulis mengenai penanganan problematika
kemiskinan dalam 4 periode kepemimpinan di Indonesia.
BAB II. PEMBAHASAN
Kemiskinan di Indonesia
termasuk kemiskinan struktural dan juga permasalahan yang kompleks. Kemiskinan struktural
terjadi akibat kesalahan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kemiskinan
menjadi masalah yang kompleks karena saling terkait dengan indikator-indikator
lain seperti pendidikan, tingkat pengangguran, dan juga tingkat inflasi.
Gambar
1. Grafik Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun
1998-2012
Tahun 1998 tingkat kemiskinan di
Indonesia mencapai 24,33%. Jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 31,90 juta
jiwa dan di kota sebanyak 17 juta jiwa. Memang kebijakan yang dilakukan sejak
era Orde Baru periode 1976-1996 (REPELITA II-V) tingkat kemiskinan di Indonesia
menurun secara drastic dari 40% di awal REPELITA II menjadi hanya 11% pada awal
REPELITA V. Namun setelah terkuak, semua kebijakan pada saat Orde Baru itu bertopang
pada utang luar negeri. Selain itu ada juga oknum nakal yang mempermainkan kurs
mata uang, sehingga nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar
Amerika Serikat anjlok. Hal itu menyebabkan
krisis yang sangat kompleks dan kronis di Indonesia. Melihat kondisi
negara yang kacau itu, para mahasiswa sebagai agen perubahan tidak tinggal diam
begitu saja. Mereka berhasil menggulingkan Presiden Soeharto. Pasca pengunduran
diri Presiden Soeharto di Indonesia mulai marak akan kerusuhan dan
disintegrasi.
Saat jabatan Presiden RI dipegang oleh
BJ. Habibie, beliau mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk
menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia:
1. Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit
Pengelola Aset Negara.
2. Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah.
3. Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi di bawa Rp 10.000,00.
4. Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
5. Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
6. Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang tidak
sehat.
7. Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Laporan
pertanggungjawaban yang ditolak oleh MPR dan permainan politik pihak oposisi
menyebabkan Habibie tidak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Namun
selama masa singkat beliau memerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia turun 1%
menjadi 23,43% di tahun 1999. Jumlah penduduk miskin di kota turun menjadi 15,64
juta jiwa namun di desa meningkat menjadi 32,33 juta jiwa.
Setelah Habibie, kedudukan sebagai
Presiden RI dipegang oleh Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur membentuk Dewan
Ekonomi Nasional guna memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Berikut beberapa kebijakan yang diambil Presiden Gus Dur:
1. Pembentuka
komite kebijakan sector keuangan (KKSK) lewat Perpres No. 177 tahun 1999.
2. Pembentukan
badan pananaman modal dan pembinaan BUMN(Keppres 171 tahun 1999)
3. Perjanjian
kerangka kerja Asean mengenai Pemberian kemudahan terhadap barang-barang
transit. (Keppres 169 tahun 1999)
4. Pengesahan
protocol promosi dan proteksi investasi antara RI, Brunei, Malaysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand.(Keppres 167 tahun 1999)
5. Pembentukan
Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) lewat Keppres 165 tahun 1999.
6. Pembentukan
Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKSN. (Keppres 152 tahun 1999)
7. Perjanjian
kerjasama pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dengan Rusia (Keppres
148 tahun 1999) dan perjanjian perdagangan dengan Rusia (Keppres 137 tahun
1999).
8. Kerjasama
modal RI-Zimbabwe (Keppres 46 tahun 1999).
9. Kerjasama
modal RI-Kuba (Keppres 45 tahun 1999).
10. Kerjasama
pajak dan modal RI-Spanyol (Keppres 36 tahun 1999).
Beberapa kebijakan di atas mulai
membuahkan hasil. Pada tahun 2000 tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi
19,43% dengan jumlah penduduk miskin di kota sebanyak 26,40 juta jiwa dan di
kota sebesar 12,30 juta jiwa. Di akhir masa kepemimpinannya, tingkat kemiskinan
Indonesia tahun 2001 mencapai angka 18,41%. Jumlah penduduk miskin di desa
sebesar 29,30 juta jiwa dan di kota sebesar 8,60 juta jiwa. Adanya indikasi
Presiden Gus Dur terkena kasus korupsi Bulog dan Bruneigate serta beberapa
masalah lainnya menyebabkan beliau lengser dan digantikan oleh Megawati
Soekarnoputri.
Setelah Presiden Megawati menjabat
sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia, tingkat kemiskinan tahun 2002 di
Indonesia menjadi 18,20%, jumlah penduduk miskin di desa 25,10 juta jiwa dan
jumlah penduduk miskin di kota 13,30 juta jiwa. Nilai tukar rupiah mengalami
penguatan semasa pemerintahan Presiden Megawati. Namun Bank Indonesia tetap menerapkan
kebijakan moneter yang bisa dikatakan cukup ketat. Perekonomian Indonesia
selama tahun 2001-2004 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,6%.
Pada tahun 2003 tingkat
kemiskinan di Indonesia berdasar data dari Badan Pusat Statistik sebesar 17,42%
sedangkan jumlah penduduk miskin di desa 25,10 juta jiwa dan jumlah penduduk
miskin di kota sebanyak 12,23 juta jiwa. Tahun 2004 tingkat kemiskinan di
Indonesia sebesar 16,86%, jumlah penduduk miskin di desa 24,80 juta jiwa dan di
kota sebanyak 11,30 juta jiwa.
Setelah pemerintahan
Megawati, tampuk kepemimpinan Indonesia dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka 15,97% dengan jumlah
penduduk miskin di kota 12,40 juta jiwa dan, di desa 22,70 juta jiwa.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun yang sama juga mencapai rata-rata 5,5%.
Hal ini bisa diindikasikan perekonomian Indonesia mulai menanjak naik.
Namun di tahun 2006
tingkat kemiskinan di Indonesia naik menjadi 17,75%, dengan jumlah penduduk
miskin di kota 14,49 juta jiwa dan di desa sebanyak 24,91 juta jiwa. Tahun 2007
kemiskinan di Indonesia turun di tingkat 16,58% dengan jumlah penduduk miskin
di desa sebanyak 23,81 juta jiwa dan di kota sebanyak 13,60 juta jiwa. Tahun 2008
tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 15,42% dengan jumlah penduduk miskin
di desa 22,19 juta jiwa dan di kota sebanyak 12,77 juta jiwa. Di akhir masa
jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama yaitu pada tahun 2009
tingkat kemiskinan di Indonesia menyentuh angka 14,15% dengan jumlah penduduk
miskin di desa sebanyak 20,62 juta jiwa dan di kota sebanyak 11,91 juta jiwa.
Pada pemerintahan SBY
periode kedua, di tahun 2010 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka
13,33% dengan jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 19,93 juta jiwa dan di
kota sebanyak 11,10 juta jiwa. Survey pada bulan Maret tahun 2011 tingkat
kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan menjadi 12,49% dengan jumlah
penduduk miskin di desa sebanyak 18,97 juta jiwa dan di kota sebanyak 11,06
juta jiwa. Perkembangan di bulan September tahun 2011 tingkat kemiskinan
menjadi 12,36% dengan jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 18,94 juta jiwa
dan di kota 10,96 juta jiwa. Tahun berikutnya di bulan Maret tingkat kemiskinan
Indonesia menjadi 11,96% dengan jumlah penduduk miskin di desa 18,49 juta jiwa
dan di kota 10,16 juta jiwa. Bulan September tahun 2012 tingkat kemiskinan di
Indonesia menunjukkan angka sedikit lebih kecil yaitu 11,66%. Sedangkan jumlah
penduduk miskin di desa sebanyak 18,06 juta jiwa dan di kota sebanyak 10,01
juta jiwa.
Selain berbagai
kebijakan bagi penduduk miskin seperti sekolah gratis, RASKIN, BLT, JAMKESMAS,
Presiden SBY juga mengambil 5 kebijakan baru, yaitu:
1.
Kebijakan pengamanan
APBN-P 2012
2.
Kebijakan
peningkatan penerimaan negara.
3.
Kebijakan
gerakan bersama di tingkat nasional untuk penghematan energy secara total.
4.
Kebijakan
penggunaan gas domestic.
5.
Kebijakan
meningkatkan investasi di tahun 2012-2014.
Tetapi nampaknya semua
kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah belum menyeluruh hingga ke
pelosok-pelosok daerah dank e lapisan masyarakat yang paling bawah. Birokrasi
di Indonesia masih belum memungkinkan penduduk miskin mengakses
fasilitas-fasilitas yang diberikan negara secara maksimal.
BAB III. KESIMPULAN
Melihat dari berbagai macam sumber data
yang dianalisis penulis, dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia
sangat berfluktuasi. Perkembangan tingkat kemiskinan yang dapat dilihat dari survei
menurut Badan Pusat Statistik cukup bagus dan sudah banyak program yang
dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun tingkat kemiskinan
itu tidak otomatis menjadi gambaran dari kondisi yang sebenarnya.
Meskipun tingkat
kemiskinan terus mengalami penurunan yang dapat diartikan bahwa perkembangan
ekonomi di Indonesia sudah cukup bagus, tetapi masalah kemiskinan di Indonesia
belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung
merupakan kebijakan yang suka memanjakan rakyat. Hal itu juga menjadi salah
satu pemicunya. Rakyat yang miskin terus menerus dibuai oleh bantuan-bantuan
yang sifatnya dapat langsung habis dalam kurun waktu singkat sehingga tingkat
kemiskinan pun dapat dikatakan masih tinggi. Perlu adanya kerjasama untuk
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dari berbagai pihak demi
terciptanya kondisi perekonomian yang sejahtera.
DAFTAR
PUSTAKA
www.jurnal-ekonomi.org/tag/kemiskinan;
diunduh hari Sabtu,1 Juni 2013 pukul
12.45
www.journal.uny.ac.id;
diunduh hari Sabtu, 1Juni 2013 pukul
12.45
www.ejournal.undip.ac.id;
diunduh hari Senin, 3 Juni 2013 pukul
11.15
www.journal.unhas.ac.id;
diunduh hari Senin, 3 Juni 2013 pukul
11.15
www.tnp2k.go.id;
diunduh hari Senin, 3 Juni 2013 pukul
11.20
www.bps.go.id;
diunduh hari Senin, 3 Juni 2013 pukul
11.21
www.google.co.id;
dilihat hari Senin, 3 Juni 2013 pukul
18.02
www.wikipedia.co.id;
dilihat hari Selasa, 4 Juni 2013 pukul
20.05
Tidak ada komentar:
Posting Komentar